Analisis Masalah dan Dampak yang Timbul dari Implementasi Regulated Agent (Part 4)


Nama        : Rusnah Indah Cahyati

Nim            : 224109310

Kelas         : ZU 09

 

BAB III

Regulated Agent, menurut SKEP/255/IV/2011 adalah badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dengan badan usaha angkutan udara yang memperoleh izin dari Direktorat Jenderal untuk melaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos. Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara memutuskan menerapkan regulasi baru ini karena adanya dorongan dari ICAO untuk memberlakukan regulated agent atau RA dalam rangka meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan. Dengan meningkatnya volume pengiriman kargo dan pos perlu adanya pembenahan dalam pemeriksaan keamanan kargo maupun pos agar tidak terjadi peristiwa accident dan incident yang salah satu penyebabnya adalah angkutan kargo.

Sebagai contoh kecelakaan Mandala Airline penerbangan RI 091 tahun 2005 saat lepas landas dari bandara polonia medan. Pesawat mengangkut 117 orang, 112 di antaranya adalah penumpang (109 dewasa dan tiga bayi) dan 5 orang awak. 16 penumpang dinyatakan selamat dan semuanya duduk di bagian belakang. Menurut Wikipedia, Pesawat tersebut lepas landas dalam posisi yang tidak sempurna dan lalu menabrak tiang listrik sebelum jatuh ke jalan dan menimpa rumah warga yang terletak hanya sekitar 100 meter dari bandara. Banyak yang mengatakan pesawat tersebut sulit lepas landas karena kelebihan beban buah durian bawaan gubernur Tengku Rizal Nurdin seberat 2 ton.

 

 

 

 

 

 

Penerapan RA ini juga diakibatkan adanya isu jika indonesia tidak menerapkan RA ini maka Uni Eropa akan melakukan embargo kepada pengiriman kargo keluar negeri. Alasan lainnya lagi yaitu dulu sebelum adanya RA pemeriksaan kargo yang dilakukan di lini 1 membuat kargo menjadi tertumpuk di satu tempat dan juga ada barang – barang yang diizinkan masuk tanpa melalui X-ray dengan alasan sempitnya waktu dan keterbatasan alat. Pemeriksaan kargo melalui X-ray ini juga dilakukan sekaligus sehingga pemeriksaan ini menjadi tidak efektif.

Terlihat dari gambar diatas, bahwa area pergudangan dapat dengan mudah dimasuki oleh orang – orang yang tidak berkepentingan disana, sehingga hal ini menyebabkan pungli – pungli dapat menyebar dengan luas.

Sebelum RA diterapkan, arus pengiriman kargo dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

 

Namun setelah RA diterapkan, maka arus pengiriman kargo seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :

Jika dibandingkan, perbedaannya hanya pada pemeriksaan kargo. Setelah adanya RA pemeriksaan dilakukan di area lini 2 dan juga ada 2 kali pengiriman yaitu pertama pengiriman kargo dari shipper ke RA dan kedua pengirman kargo dari RA ke airport area. Hal ini membuat proses pengiriman kargo menjadi panjang dan jika kita cermati dari bagan tersebut, setelah kargo diperiksa di RA kemudian dikirim ke warehouse di airport area, kargo diperiksa lagi untuk kedua kalinya. Tentunya ini akan memakan waktu yang lama hanya untuk pemeriksaan kargo dan proses pemeriksaa kargo menjadi tidak efektif karena adanya double check. Proses pemeriksaan yang panjang ini menyebabkan tertundanya kargo – kargo yang akan dikirim atau bahkan dibatalkan untuk diangkut karena kargo yang ready to build up membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pemeriksaan kargo yang harus dilakukan di area lini 2 menyebabkan faktor efisiensi tidak tercapai dan juga resiko keamanan yang tidak terjamin. Misalkan lokasi operator RA yang berada jauh dari bandara yaitu kelapa gading. Ketika kargo yang telah selesai diperiksa di operator RA dan kemudian dikirimkan ke bandara Soekarno Hatta oleh kendaraan pengangkut yang telah disegel, kemungkinan kendaraan dibajak pada saat diperjalanan itu sangat besar, bisa saja segel diganti atau pintu box yang ada dibelakang dilepas dan kemudian kargo yang ada didalam ditukar dengan kargo lain yang berbahaya. Setelah itu, pintu box tersebut dipasang kembali. Tidak akan ada yang mengetahui bahwa kendaraan tersebut telah dibajak dan kargo yang diangkut telah ditukar.

Masalah lain dari penerapan RA ini adalah menurut SKEP/255/IV/2011, persyaratan untuk menjadi operator RA harus merupakan badan usaha baru yang mengakibatkan biaya tinggi karena adanya biaya yang harus ditanggung seperti penyewaan gudang, perekrutan karyawan baru, pengadaan fasilitas serta kendaraan pengangkut. Hal ini lah yang menyebabkan biaya yang ditawarkan oleh operator RA melambung tinggi sekitar 1000% pada saat awal penerapan regulasi RA. Hal ini akan berbeda jika operator RA adalah warehousing operator, forwarder, atau courier company. Misalkan saja warehousing operator, jika mereka diizinkan menjadi operator RA tentunya pihak warehousing operator tidak perlu terlalu banyak mengeluarkan biaya karena mereka telah mempunyai personel, gudang, serta fasilitas pemeriksaan kargo lainnya. Mereka hanya perlu menambah fasilitas yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini akan membuat tarif pemeriksaan tidak terlalu tinggi. Menurut penulis juga bahwa seharusnya pengadaan fasilitas seperti X-ray, explosive trace detector, hand held metal detector, dan fasilitas lainnya seharusnya telah ditanggung oleh pemerintah bukannya perusahaan yang menanggung semuanya, karena pemerintah sebagai regulator yang bertanggung jawab atas keamanan transportasi udara. Bukannya membuat regulasi ini menjadi ladang bisnis yang menguntungkan bagi kalangan tertentu.

Efek dari biaya yang tinggi pada pengiriman kargo tentunya akan berimbas pada perekonomian nasional. Harga barang – barang yang ada di papua atau kalimantan tentu saja akan naik drastis. Ini membuat daya beli konsumen akan menurun serta produk dalam negeripun tidak dapat bersaing kompetitif dalam perdagangan nasional.

Munculnya banyak masalah akibat diterapkannya regulasi RA ini tentunya tidak lepas dari persiapan yang kurang matang. Penerapan suatu regulasi itu menyangkut kepentingan orang banyak, sudah semestinya penerapan suatu regulasi dipersiapkan dan diperhitungkan dengan matang agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang nanti akan menjalankannya. Akan tetapi, dalam kenyataannya pemerintah kurang mensosialisasikan penerapan regulasi ini, terbukti dengan banyak protes yang muncul sehingga menyebabkan pelaksanaan RA tertunda berkali – kali.

Penerapan RA ini yang diatur dalam SKEP/255/IV/2011 juga tidak sesuai dengan ICAO Annex 17 serta tumpang tindih dengan UU kepabeanan tentang penanganan pemeriksaan barang serta pemberian segel. Penerapan RA ini sebenarnya sangat bagus untuk diterapkan di indonesia mengingat tujuan dari implementasi RA ini adalah meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan. Seharusnya pemerintah sebelum menerapkan RA ini telah melakukan kajian dampak agar mengetahui dampak apa yang akan ditimbulkan dan kemudian mencari solusi dari masalah tersebut. Jika indonesia khususnya pemerintah serius dalam menerapkan regulasi ini tentunya tidak akan ada pro kontra yang timbul dari penerapan RA.

 

About these ads

2 gagasan untuk “Analisis Masalah dan Dampak yang Timbul dari Implementasi Regulated Agent (Part 4)

  1. Maaf pak..
    Gambar yg mana ?
    Kalau yg bagan sy ambil dari seminar nasional STMT Trisakti yang dipresentasikan oleh Angkasa Pura
    Kalau yg gambar pergudangan sy juga ambil dr Seminar Nasional STMT Triksakti yang dipresentasikan oleh Dwi Afriyanto

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s