Optimalisasi Penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terhadap Kemajuan Industri Penerbangan Di Indonesia ( Part III)


Nama             : Kristoni

NIM                 : 224109187

Kelas              : ZU 09

BAB II

Salah satu tujuan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk memajukan industri penerbangan di Indonesia. Sudah 3 tahun berjalan, industri penerbangan di Indonesia memang sudah bisa dikatakan membaik, tetapi masih ada beberapa kendala dalam penerapan dan pelaksanaan Undang-undang tersebut, sehingga pelaksanakan oleh seluruh pelaku industri penerbangan di Indonesia khususnya Maskapai Penerbangan atau Airlines belum optimal.

Untuk  menanggapi masalah tersebut saya mencari informasi dan penjelasan kepada Bapak Jusuf Sjioen, SH. selaku dosen mata kuliah hukum udara dan peraturan penerbangan sipil di STMT Trisakti. Beliau mengatakan, memang undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh airlines, pemerintah juga memberikan toleransi waktu kepada airlines-airlines yang sudah lebih dulu beroperasi sebelum tahun 2009. Toleransi waktu ini diberikan karena pemerintah menyadari bahwa industri penerbangan bukanlah industri yang murah dan mudah, sehingga sebuah airlines diberikan waktu untuk mempersiapkan, merencanakan, dan mempertimbangkan langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan dan perlu dilaksanakan dengan matang untuk melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. Misalnya kepemilikan pesawat, airlines diberikan toleransi waktu 3 tahun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, jika tidak pemerintah bisa melakukan tindakkan sanksi yang tegas. Pemerintah tidak langsung memberikan sanksi yang tegas kepada airlines yang tidak menerapkan undang-undang yang berlaku, sebab akan ada kemungkinan adanya ketidaksiapan airlines mengakibatkan memburuknya kondisi industri penerbangan di indonesia, sehingga pemberian sanksi yang berat akan menyulitkan airlines tersebut untuk berkembang.

Pelaksanaan undang-undang penerbangan bergantung pada kinerja airlines.  Dibutuhkan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya, agar kegiatan operasional dan kinerja airlines tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain itu, peran aktif pemerintah sangat penting dalam pelaksanaan undang-undang. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan kegiatan sosialisasi yang secara terus menerus dilakukan agar airlines memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan undang-undang juga menjadi hal penting agar selain keoptimalan pelaksanaan undang-undang penerbangan, evaluasi terhadap airlines secara kontinyu dapat dilakukan untuk meningkatkan perkembangan airlines itu sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s