Optimalisasi Penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Terhadap Kemajuan Industri Penerbangan Di Indonesia (Part IV)


Nama             : Kristoni

NIM               : 224109187

Kelas             : ZU 09

BAB III

Penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan di Indonesia mulai memasuki babak baru, telah kita ketahui pemerintah memberikan beberapa toleransi dalam pelaksanaannya. Diberikan 3 tahun kepada pihak Airlines untuk membenahi management serta memperbaiki kinerjanya sebagai persiapan untuk melaksanakan Undang-undang No.1 Tahun 2009 secara optimal. Beberapa Airlines telah menunjukan keseriusannya dalam menanggapi hal ini, yang paling terakhir adalah Lion Air yang akan memborong 230 unit pesawat Boeing untuk menambah armadanya.

Mulai tahun 2012 mendatang pemerintah harus menepati janji mereka, yaitu menindak dengan sanksi tegas bagi airlines yang masih “nakal” agar penerapan Undang-undang ini dapat terlaksana secara optimal. Seperti yang dikatakan narasumber penulis di dalam BAB sebelumnya, sosialisasi harus dilakukan secara terus-menerus kepada semua pelaku industri penerbangan di Indonesia khususnya Airlines. Dengan begitu semua pelaku industri penerbangan dapat menyadari apa yang menjadi kewajibannya dan dapat melaksanakannya secara optimal. Selain itu pengawasan dari pelaksanaan tersebut juga menjadi satu hal yang sangat penting, agar segala kegiatan dapat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

Narasumber juga mengatakan dalam bab sebelumnya, SDM yang berkualitas adalah kunci kemajuan industri penerbangan di Indonesia. Untuk masalah tenaga ahli, ini berkaitan dengan pasal 41 ayat 2 huruf K yaitu setiap operator pesawat udara harus memiliki fasilitas DAN pedoman pendidikan dan/atau pelatihan personel pesawat udara (company training manuals). Ketentuan ini memang ditujukan untuk menghasilkan SDM yang baik, ahli dan cakap di dalam industri penerbangan Indonesia. Tetapi, semetara ini hanya Garuda Indonesia yang memiliki fasilitas tersebut, yaitu Garuda Indonesia Training Center (GITC). Jadi, jika ketentuan tersebut tetap dilakukan secara benar, ada 2 kemungkinan konsekuensi yang akan timbul, yaitu:

  1. Airlines yang tidak mampu menyelenggarakan fasilitas training tersebut terpaksa ditutup.
  2. Airlines yang memiliki cukup dana maka akan membuat fasilitas training baru sebagai sarana pengembangan SDM yang lebih baik.

Dari 2 kemungkinan diatas, dampak yang akan terjadi adalah airlines yang tidak mampu akan ditutup, hal ini relevan karena dapat mengurangi “pemain” di industri penerbangan Indonesia.  Tetapi, untuk membangun fasilitas training dana yang dibutuhkan oleh Airlines sangat besar, belum lagi trainer atau instruktur juga diperlukan dan profesi ini jumlahnya sangat terbatas di Indonesia.

Jadi untuk dapat melaksanakan Undang-undang No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan ini, sebuah Airlines membutuhkan dana yang sangat besar, selain untuk memenuhi ketentuan minimal armada, SDM yang berkualitas juga diperlukan sehingga mengharuskan sebuah Airlines menyelenggarakan fasilitas training center. Selain itu sosialisasi secara terus menerus dan pengawasan yang ketat harus dilakukan pemerintah agar setiap Airlines dapat melaksanakan peraturan dan ketentuan secara baik dan optimal. Yang terakhir adalah sanksi yang tegas kepada Airlines yang terbukti melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang ada, sehingga semua pihak yang terlibat dapat menyadari apa yang menjadi tanggungjawabnya dan dapat memajukan industri penerbangan Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s