Pembelian pesawat kepresidenan


Pembelian pesawat kepresidenan
Nama anggota kelompok: 1 Nurhama NIM : 243111029
2 Nurlia handayani NIM : 243111001
3 Abraham Pangau NIM : 243111020
4 Brian Albar NIM : 243111009

Judul diskusi : Pembelian Pesawat Kepresidenan

Latar Belakang :

Kami dari kelompok nurhama memilih pembahasan tentang pembelian pesawat kepresidenan karena, menurut kami masih banyak alternatif lain dalam menghemat biaya anggaran pemerintah untuk belanja luar negeri. Seperti berita yang terdapat pada (Padang ekspres selasa, 20/02/2012) disitu diberitakan bahwa pembelian pesawat kepresidenan dapat menghemat biaya sebesar USD 33 juta selama 5 tahun. Dan diberitahukan juga dalam berita tersebut bahwa pembelian pesawat kepresidenan dengan menggunakn anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah melanggar ketentuan konstitusi. Sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 disebutkan , APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat.
Diketahui juga bahwa sumber pemasukan APBN untuk pembelian pesawat kepresidenan itu berasal dari utang luar negeri. Anggaran pembelian pesawat kepresidenan tersebut tercantum pos belanja lain-lain bagian lancar utang luar negeri dan pos utang jangka panjang luar negeri APBN. Hal ini jelas-jelas membebani APBN itu sendiri ” ujar Uchok salah seorang koordinator investigasi advokasi sekertaris nasional forum indonesia untuk transparansi anggaran (Seknas Fitra). Dan Uchok juga menambahkan bahwa bukan seharusnya membandingkan antara membeli dan menyewa. Perbandingan itu menyesatkan logika publik. Seharusnya dibandingkan adalah merk yang berbeda dengan tipe pesawat yang sama. Bukankah lebih baik memajukan perindustrian pesawat dalam negeri seperti PT. Dirgantara Indonesia yang merupakan industri pesawat terbang yang pertama dan satu-satunya di indonesia dibandingkan dengan membeli pesawat buatan luar negeri yang harganya jauh lebih mahal.
Dan dibandingkan dengan era presiden sebelumnya, belanja perjalanan luar negeri presiden SBY relatif lebih mahal. Berdasarkan anggaran yang dikeluarkan sekertariat negara disebutkan dalam perincian anggaran sewa pesawat selama 2005-2009 mencapai USD 81 juta atau sekitar Rp 729 miliar. Di era presiden Abdurrahman Wahid biaya perjalan dengan sewa pesawat menghabiskan anggaran Rp 48 miliar (1999-2001). Di era presiden megawati (2001-2004), perjalanan dengan sewa pesawat menghabiskan anggaran sekitar Rp 48,645 miliar.
Sebenarnya pemerintah juga harus memperhitungkan biaya dalam perawatan meskipun pesawat tersebut tidak dipergunakan. karena pada prinsipnya semakin lama pesawat di darat semakin banyak kerugian yang diderita, kerugian yang dimaksud disini adalah biaya pesawat saat sedang tidak dipergunakan. kesejahteraan rakyat dipertanyakan disini , apakah pembelian pesawat presiden dengan biaya yang sangat mahal sesuai dengan perekonomian masyarakat Indonesia saat ini. Bayangkan saja dengan dana pembelian pesawat kepresidenan tersebut dapat dibangun 21560 gedung sekolah baru. Dan apakah yang akan terjadi jika jika pembelian pesawat keperesidenan tersebut terealisasi. Untuk itu kami dari kelompok nurhama ingin melakukan survey untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang “Pembelian Pesawat Kepresidenan” ?

Iklan

One thought on “Pembelian pesawat kepresidenan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s