Landasan Teori Pembelian Pesawat Kepresidenan


Nama : Nur Hammah ( Ketua ) 243111029 Nurlia Handriyani 243111001 Abraham J Pangau 243111020 Brian Albar 243111008

Kelas : Ground Handling 2011 Judul : Pembelian Pesawat Kepresidenan

Landasan Teori Rencana pembelian pesawat kepresidenan telah dilakukan dari tahun 2004-2009, namun pembelian pesawat kepresidenan tersebut baru terealisasi pada tahun 2011. Ternyata banyak pihak yang masih menentang dengan adanya pembelian pesawat kepresidenan ini, karena masih belum jelasnya dana yang akan dipakai dalam pembelian pesawat kepresidenan tersebut. Disini kami ingin membahas faktor dan sumber-sumber yang terkait tentang penetapan keputusan pembelian pesawat kepresidenan dan landasan teori apa yang dipakai dalam analisis hal tersebut dan apa yang menyebabkan pesawat tersebut belum cocok untuk kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dipasal ini dijelaskan bahwa pemerintah harus menjelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab tentang anggaran yang akan dikeluarkan dalam pembelian pesawat kepresidenan, namun pada kenyataan nya masih banyak pihak yang belum tahu darimana sumber dana yang digunakan oleh pemerintah. Ketidak jelasan ini mengakibatkan masyarakat kontra dengan keputusan tersebut. Terkait hal tersebut, perbuatan Presiden RI dan DPR RI yang menyetujui Pembelian Pesawat Kepresidenan jenis Boing 737-800 Business jet 2 seharga kurang lebih US$ 91,2 juta atau Rp 850 milyar yang mempunyai rincian sebesar US$58,6 juta untuk badan pesawat, US$27 juta interior kabin, US$4,5 juta sistem keamanan, dan US$1,1 juta untuk biaya administrasi yang dituangkan dalam APBN berasal dari hutang luar negeri, hal ini jelas-jelas membebani APBN itu sendiri. Masih belum diketahui berapa batasan dana yang akan ditetapkan APBN. Sumber : http://news.okezone.com/read/2012/02/13/337/574376/pks-pertanyakan-pembelian-pesawat-kepresidenan Pembelian Pesawat Kepresidenan ini sangat tidak efisien. Karena dengan menyewa pesawat jauh lebih efisien daripada membeli pesawat. Dan pesawat tersebut tidak dapat digunakan di landasan bandara di Indonesia yang rata-rata berukuran pesawat sipil biasa, karena ukuran pesawat presiden mempunyai bobot yang besar. Negara tidak perlu mengeluarkan uang lebih sepanjang pesawat tidak digunakan. Sementara pembelian pesawat harus mengalokasikan biaya perawatan, dalam keadaan pesawat digunakan atau tidak. Disebutkan dalam http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/index2.php?option=com_content&task=view&id=468336&pop=1&page=0 Presiden, DPR dan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan harus bertanggung jawab atas pembelian pesawat ini, karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, beserta para pembantunya (Mensesneg dan Menkeu) dalam hal ini, telah melanggar UUD 1945 karena tidak menjalankan amanat konstitusi dengan baik dan benar, terkait pengelolaan anggaran sesuai UUD 1945. Pembelian Pesawat Kepresidenan bertentangan dengan Inpres No 7 tahun 2010 tentang “Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2011” Inpres ini dikeluarkan oleh PRESIDEN RI bertujuan agar anggaran belanja negara menjadi efisien dan efektif. Namun, presiden telah membeli pesawat dengan budget yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s